Peran Pemerintan Untuk Pengangguran

Lima jurus pemerintah mengatasi pengangguran (Realisasi atau Imajinasi)

Mengutip hasil Rapat Koordinasi penciptaan dan perluasan lapangan kerja oleh Wakil Presiden RI Budiono bulan Juli lalu tentang lima pilar utama program-program perluasan dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia sebagai berikut : (Sumber finance.detik.com).

1.  Perbaikan Layanan dan sistem Informasi Ketenagakerjaan

2.  Peningkatan keterampilan dan kapasitas pekerja

3.  Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta kewirausahaan

4.  Peningkatan pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur berbasis komunitas

5.  Program darurat ketenagakerjaan ( contoh program darurat ketenagakerjaan antara lain program-program cash for work di saat krisis atau perbaikan infrastruktur pada masa pemulihan dan pembangunan kembali seusai bencana alam).

Dari kelima  pilar tersebut warcoff menilai poin pertama hingga keempat adalah poin-poin yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah karena masih banyak sekali kekurang konsistenan pemerintah dalam menerapkan program-program pendukung yang sudah ada.

Contohnya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah serta keriwausahaan, program pendukung dari pmerintah sudah sangat bagus sekali seperti  program pencangkokan usaha, PNPM mandiri, prospek mandiri, etc. Tapi sayangnya penerapannya masih dirasakan oleh kalangan terbatas bahkan mungkin tidak pada tempatnya atau bukan pada orang yang benar-benar membutuhkannya.

Sekarang, sudah tidak asing lagi dengan sebuah Praktek Outsourcing, yang kini tengah menjadi sorotan masyarakat. Baru-baru ini desakan untuk menghilangkan perusahaan outsourcing di Indonesia kembali mencuat. Sebenarnya apa yang dilakukan perusahaan outsourcing sehingga acap kali menjadi momok yang menakutkan bagi karyawan. Simak perbincangan kami dengan Farid Aidid yang sudah berkecimpung di dunia outsourcing kurang lebih 20 tahun.

Banyak yang mengira outsourcing adalah wadah penyediaan tenaga kerja yang bisa menghemat perusahaan untuk mendapatkan seorang talent. Perusahaan biasanya ingin menekan budget sekecil-kecilnya untuk menggaji karyawan sehingga mengambil jasa outsourcing tersebut. Padahal bukan itu tujuan dari praktek outsorcing dalam dunia ketenaga kerjaan. Menurut Farid jika perusahaan ingin ingin mendapatkan jasa murah dengan mengoutsource karyawannya, berarti perusahaan itu keliru.

“Outsourcing itu bukan untuk murah-murah, karena pada praktek sebenarnya semua hak karyawan outsourcing dengan karyawan tetap sama, yang membedakan hanya kurun waktu kerjanya,” ujar Farid.

Hak dan fasilitas untuk karyawan outsourcing dengan pegawai tetap yang berada di posisi yang sama seharusnya dibagikan sama rata oleh perusahaan.

“Mereka mendapatkan jaminan kesehatan, libur cuti yang sama dengan karyawan tetap, seharusnya perusahaan tahu hal itu, jika ada karyawan yang merasa dicurangi, silakan melapor ke lembaga terkait,” ujar Farid.

Farid menegaskan tujuan outsourcing bukan untuk penghematan jangka pendek melainkan jangka panjang. Di mana perusahaan bisa terbantu karena tidak mengurus pengawasan dan manajemen pegawai untuk sementara waktu.

“Keuntungannya manajemen akan bisa lebih fokus karena diatur oleh perusahaan outsourcing,” tutut Farid.

Kebanyakan jasa outsourcing digunakan oleh proyek yang sifatnya temporer, untuk itu menurut Farid solusi menggunakan penyediaan jasa ini bisa membuat program tersebut berjalan lebih efisien dan tepat waktu. “Proyek-proyek besar itu kan memerlukan banyak karyawan untuk sementara waktu, kalau mereka dijadikan karyawan tetap semuanya maka perusahaan akan mengalami resiko, jadi mereka mengambil jasa outsourcing,” ujar Farid.

Selain itu kelebihan menjalankan praktek outsourcing dengan benar akan membantu para lulusan baru yang belum pernah bekerja. “Orang-orang yang baru lulus, biasanya akan ditanya pengalaman kerja, di kami mereka akan ditampung dan diberikan pelatihan singkat sehingga mereka siap ditempatkan di perusahaan atau klien kami,” ujar Farid.

Masih banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia, seharusnya jasa outsorcing semakin dibutuhkan, karena menurut Managing Director Advanced Career Indonesia ini wadah penyalur tenaga kerja bisa menjadi sarana pemerintah mengurangi pengangguran. “Pada intinya perusahaan-perusahaan outsourcing yang benar ini membantu pemerintah di dalam mengatasi pengangguran,” tegas Farid.

“Karena ribuan pelamar yang baru lulus, kami tampung dan kami interview. Setelah mereka terlatih, maka otomatis perusahaan akan mendapatkan tenaga yang baru tetapi sudah terlatih,” tambah Farid.

Lain halnya yang ditempuh dalam upaya upaya yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal (Ditjen PNFI) Departemen Pendidikan Nasional khususnya Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan untuk memberikan kontribusi bagi penurunan angka pengangguran adalah dengan meluncurkan bantuan subsidi penyelenggaraan program-program kursus berbasis pendidikan kecakapan hidup (PKH) yang terdiri atas KWD, KWK, KPP, dan PKH kerjasama SMK/Poltek.

KWD merupakan singkatan dari Kursus Wirausaha Orientasi Pedesaan. Kursus Wirausaha Orientasi Pedesaan (KWD) adalah program kursus yang diselenggarakan secara khusus, untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu agar memeroleh pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkembangkan sikap mental kreatif, inovatif, bertanggung jawab serta berani menanggung resiko (sikap mental profesional) dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk peningkatan kualitas hidupnya.

Melihat dari pengertiannya, program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap warga masyarakat pedesaan sebagai bekal untuk dapat bekerja dan/atau usaha mandiri sesuai dengan potensi/sumber daya lokal (local resources) di daerahnya, dan (2) memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat pedesaan agar memiliki kompetensi yang diperlukan dalam dunia usaha atau dunia kerja sesuai dengan jenis kursus yang diikuti, sehingga mampu merebut peluang kerja pada perusahaan/industri dengan penghasilan yang wajar atau mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Sasaran dari program KWD adalah warga masyarakat kurang mampu berusia 18 s.d. 35 tahun yang tidak sedang sekolah dan tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak dan tentunya yang belum pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Bidang usaha dalam program KWD adalah bidang-bidang usaha yang lazim ada di daerah pedesaan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan bidang-bidang lain yang biasa ada di desa. KWK merupakan singkatan dari Kursus Wirausaha Orientasi Perkotaan. Kursus wirausaha orientasi perkotaan (KWK) adalah program kursus berbasis kecakapan hidup yang diselenggarakan untuk memberikan kesempatan belajarbagi masyarakat kurang mampu agar memperoleh pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkembangkan sikap mental kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan berani menanggung resiko (sikap mental profesional) dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk peningkatan kualitas hidupnya.

Tujuan dari program KWK adalah (1) untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap warga masyarakat sebagai bekal untuk dapat bekerja dan/atau usaha mandiri sesuai dengan potensi/sumber daya serta peluang kerja yang ada di lingkungannya, dan (2) memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat agar memiliki kompetensi yang diperlukan dalam dunia usaha atau dunia kerja sesuai dengan jenis kursus yang diikuti, sehingga mampu merebut peluang kerja pada perusahaan/industri dengan penghasilan yang wajar atau sepanjang memungkinkan mampu memulai menciptakan lapangan kerja sendiri.

Sasaran dari program KWK adalah warga masyarakat dengan kriteria yang sama dengan sasaran program KWD. Yang membedakan KWD dari KWD adalah jenis (bidang) usahanya. Bidang-bidang usaha KWK terdiri atas menjahit, TKK (Tata Kecantikan Kulit), TKR (Tata Kecantikan Rambut), TRP (Tata Rias Pengantin), otomotif, jasa boga, elektroika, spa, perhotelan, komputer, dan keterampilan jasa lainnya yang laku di pasar perkotaan. KPP singkatan dari Kursus Para Profesi. Kursus Para Profesi (KPP) adalah salah satu program pendidikan non formal yang berupa program pelayanan pendidikan dan pelatihan berorientasi pada Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) yang diberikan kepada masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian yang mengarah pada penguasaan kompetensi di bidang keterampilan tertentu setingkat operator atau teknisi yang bersertifikat kompetensi sebagai bekal untuk bekerja.

Tujuan dari program KPP adalah untuk memberikan kesempatan bagi para peserta didik usia produktif untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental sesuai dengan kebutuhan/peluang pasar kerja yang tersertifikasi serta fasilitasi penempatan kerja pada dunia usaha/industri (DUDI) dalam negeri dan luar negeri. Karakteristik sasaran program KPP sama dengan sasaran program KWD maupun KWK. Bedanya, KWD dan KWK diarahkan untuk bekerja pada perusahaan (orang lain) atau bekerja/ berusaha mandiri, sedangkan KPP diarahkan untuk bekerja sesuai dengan permintaan pasar (bursa) kerja. Prioritas Jenis keterampilan yang dapat diselenggarakan melalui program KPP, antara lain: Otomotif, Elektronika, Spa, Komputer, Akupunktur, PLRT plus, Garmen/menjahit, Baby Sitter, Care Giver, House Keeping, Pariwisata (perhotelan), dan jenis keterampilan lainnya sesuai job order.